blog untuk menyelami dalamnya dunia

HUKUM


HKI versus Persaingan Usaha
Oleh: Brian A. Prastyo *)
[26/5/09]

Negara dan hukum telah memberikan hak istimewa yang sangat besar pada pemegang hak cipta. Oleh karena itu pemegang hak cipta diharap bisa menjaga persaiangan usaha secara sehat dan tidak merugikan konsumen.

Untuk menggantikan Windows Vista yang konon dianggap gagal, Microsoft akan merilis Windows 7 (W7). Ternyata belum diluncurkan saja, W7 sudah menuai kecaman. Salah satu pengecamnya adalah perusahaan yang memproduksi Opera, yang berpendapat bahwa W7 akan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat; karena W7 telah menyertakan Internet Explorer versi 8 sebagai web browser. Benarkah tudingan Opera tersebut? Bagaimana kedudukan kasus seperti ini ditinjau dari hukum hak cipta dan persaingan usaha di Indonesia?

Microsoft vs Opera

Saya sadar betul sub-judul ini aneh, karena Microsoft adalah nama perusahaan sedangkan Opera adalah nama produk web browser. Kalau secara rigid berpedoman pada kaidah apple to apple, maka seharusnya sub-judul ini berbunyi: Microsoft vs. SAS atau Internet Explorer vs Opera. Tapi saya merasa sub-judul yang benar tersebut tidak menarik. Jadi ya begini saja judul yang saya pilih.

Microsoft adalah perusahaan Amerika Serikat. Sedangkan Opera dibuat oleh perusahaan Norwegia bernama SAS. Produk utama Microsoft adalah sistem operasi komputer (operating system) yang mereka beri merek “Windows”. Sebenarnya di pasaran, Windows bukanlah satu-satunya sistem operasi. Tetapi dengan berbagai alasan, faktanya Windows-lah yang paling banyak dipilih oleh konsumen. Web browser adalah satu jenis aplikasi komputer. Gunanya adalah untuk membuka halaman-halaman situs web. Tanpa ada sistem operasi, web browser tidak bisa digunakan di komputer. Tetapi hal ini tidak berarti web browser harus selalu dilekatkan (embedded) dalam sistem operasi, karena web browser adalah program komputer tersendiri yang dapat di-install belakangan.

Pertarungan hukum antara Microsoft dengan Opera terjadi di medan perang Uni Eropa. Opera menuduh bahwa perbuatan Microsoft yang menyertakan Internet Explorer dalam Windows adalah perbuatan penyalah-gunaan posisi dominan yang berakibat pada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Microsoft dikatakan memiliki posisi dominan, karena memiliki tingkat penguasaan pasar sampai 90% untuk produk sistem operasi komputer di wilayah Uni Eropa.

Secara khusus, Microsoft dituduh telah melanggar Pasal 82 EC Treaty, yaitu ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan penyimpangan dalam kegiatan pasar yang seharusnya dan memberikan akibat yang tidak menguntungkan bagi perdagangan diantara anggota-anggota dari Komisi Eropa. Opera menjadi berkepentingan di sini, karena produsennya adalah anggota Komisi Eropa dan produk ini menjadi kompetitor dari Internet Explorer.

Pada 15 Januari 2009, Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan keberatan (statement of objection) atas tindakan Microsoft yang membuat Internet Explorer menjadi satu kesatuan dengan Windows. Tindakan Microsoft tersebut dipandang telah mengancam kompetisi secara sehat diantara web browsers lainnya, membatasi pengembangan produk dan mengurangi pilihan konsumen atas produk.

Menghadapi ini, Microsoft harus berhati-hati. Karena pada Maret 2004, Komisi Eropa pernah menjatuhkan denda sebesar A$ 794 juta kepada Microsoft dan meminta Microsoft menjual Windows tanpa Windows Media Player. Putusan tersebut kemudian membuat Microsoft menjual versi terbaru dari Windows tanpa menyertakan Windows Media Player.

Harmonisasi Hukum

Banyak orang yang salah kaprah, menyangka bahwa lahirnya hak eksklusif dalam lingkup HKI seolah-olah secara otomatis melahirkan pula praktek monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Padahal, seharusnya keberadaan hak eksklusif tersebut dipisahkan terlebih dahulu dari tindakan pengeksploitasiannya. Hak eksklusif hanya memberikan landasan hukum untuk memonopoli, tetapi sifatnya fakultatif atau optional. Artinya, kalau pemegang hak cipta memutuskan untuk tidak mengeksploitasi secara komersial ciptaannya, misalnya dengan memberikan share-alike license, maka tidak akan terjadi suatu kondisi persaingan usaha tidak sehat.

Bicara tentang hukum akan selalu menarik, karena untuk obyek dan subyek yang sama dapat diberlakukan konsep dan pengaturan yang bermacam-macam. Misalnya, dalam konteks artikel ini, Opera dan Internet Explorer pada hakekatnya sama-sama web browser, tetapi dari sisi hukum, obyek tersebut sedikitnya harus dipandang dari dua segi, yaitu sebagai ciptaan dari segi hukum hak cipta dan produk dari segi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Microsoft dan SAS pun pada hakekatnya sama-sama perusahaan atau badan hukum, tetapi dari sisi hukum, subyek tersebut sedikitnya harus dipandang dari dua segi, yaitu sebagai pemegang hak cipta dari segi hukum hak cipta, dan pelaku usaha dari segi hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Jika ditanyakan mengenai relasinya, maka saya dapat mengatakan seperti ini. Bahwa hukum hak cipta mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam suatu kegiatan perdagangan. Sedangkan, hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen mengatur tentang batasan-batasan agar pemegang hak cipta dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan konsumen.

Gamblangnya, suatu pemegang hak cipta memiliki hak monopoli secara hukum terhadap ciptaannya, tetapi kegiatan usahanya tidak boleh mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Inilah bentuk harmonisasi hukum yang dikehendaki dari keberadaan UU Hak Cipta, UU Persaingan Usaha, dan UU Perlindungan Konsumen.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah Pasal 50b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Pasal tersebut berbunyi: “Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah …perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang…”

Secara gramatikal, Pasal tersebut memang dapat diartikan memberikan pengecualian secara absolut terhadap segala perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari pemberlakuan aturan hukum persaingan usaha. Akibatnya, para pendukung pandangan tersebut biasanya membenarkan tindakan-tindakan anti persaingan usaha atau kegiatan eksploitasi komersial dari sebuah ciptaan yang merugikan iklim persaingan usaha yang sehat.

Saya menolak pandangan tersebut dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pembacaan dan penafsiran seluruh pasal yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha harus didasarkan pada ketentuan menimbang, asas, dan tujuan dari Undang-Undang tersebut, karena hal-hal tersebut merupakan landasan filosofis dan sosiologis yang menjadi visi idiil dan alasan pembentukan-perumusan Undang-Undang tersebut.

Apabila kita mencermati isi dari ketentuan menimbang, asas, dan tujuan UU Persaingan Usaha, dapatlah diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang sesungguhnya menghendaki agar UU Persaingan Usaha ini dapat menjadi landasan hukum untuk mewujudkan kegiatan perekonomian yang efisien, adil, dan mensejahterakan bangsa, yang oleh karena itu pembentuk UU tidak menghendaki adanya suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan umum.

Dengan berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 50b UU Persaingan Usaha seharusnya tidak dibaca dan ditafsirkan sebagai pengecualian absolut, karena hal itu justru bertentangan dengan spirit yang tercantum dalam ketentuan menimbang, asas, dan tujuan. Pasal 50 b tersebut seharusnya dibaca dan ditafsirkan sebagai pengecualian relatif.

Saya berpendapat, sepanjang eksploitasi komersial dari suatu ciptaan belum terkualifikasi sebagai posisi dominan, maka pengecualian dapat diberlakukan. Dari satu segi, hal ini perlu untuk menjadi insentif ekonomis bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga diharapkan mereka dapat lebih produktif dalam berkarya. Dari segi lain, hal ini perlu untuk mencegah pemegang hak cipta melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Posisi Dominan

Komisi Eropa telah memvonis Microsoft sebagai pelaku penyalahgunaan posisi dominan ketika Microsoft menjual Windows yang menyertakan Internet Explorer. Untuk meninjau kasus semacam ini menurut hukum Persaingan Usaha di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu kita pahami teori dan aturan mendasar mengenai posisi dominan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Persaingan Usaha, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan pada dasarnya bukanlah tindakan yang melanggar suatu ketentuan undang-undang, namun akan menjadi sesuatu yang melanggar (Pasal 25 ayat 1) apabila pelaku usaha melakukan tindakan: (1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau; (2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau; (3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Saya yakin tidaklah terlampau sulit untuk membuktikan bahwa Microsoft memiliki Posisi Dominan dalam penjualan Windows. Sekarang tinggal menentukan apakah Microsoft melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut. Namun mengingat keterbatasan data yang saya miliki, pada artikel ini saya hendak membatasi uraian saya pada aspek-aspek yang harus dibuktikan saja dan tidak menyentuh secara langsung pada pokok perkara.

Terhadap tipe pelanggaran yang pertama, ada dua hal yang perlu dibuktikan. Pertama, membuktikan adanya syarat-syarat perdagangan. Dalam hal ini saya berpendapat klausul dalam lisensi yang terintegrasi dengan penjualan Windows adalah bukti adanya syarat-syarat perdagangan tersebut. Kedua, membuktikan adanya tujuan yang dilarang. Untuk memperoleh itu, perlu dilakukan analisis secara mendalam terhadap substansi dari lisensi tersebut. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan secara cermat adalah klausul yang berkaitan dengan lingkup lisensi, warranty, dan disclaimer.

Terhadap tipe pelanggaran yang kedua, harus diperoleh terlebih dahulu definisi dan kriteria yang tepat untuk tiga peristilahan yang disebutkan, yaitu: membatasi, pasar, dan teknologi. Berdasarkan pada definisi dan kriteria tersebut, kemudian dilakukan analisa. Satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menganalisa hal tersebut adalah bahwa secara teknis web browser bukanlah komponen yang wajib termuat dalam suatu sistem operasi komputer, keberadaannya dapat diinstalasi belakangan jika dikehendaki dan dibutuhkan oleh pengguna komputer tersebut. Artinya keputusan sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan web browser ke dalam suatu operating system bukanlah sebuah keputusan teknis, melainkan lebih kepada keputusan bisnis.

Selanjutnya, mengingat saat ini internet telah menjadi kebutuhan, maka keberadaan web browser dalam suatu komputer secara sosiologis bersifat primer. Karena itu, perlu pula dipertimbangkan walaupun web browser telah bersifat primer bagi pengguna komputer, sebagian besar produknya ternyata dapat diperoleh secara gratis dan bahkan sebagian di antaranya bersifat open source.

Terhadap tipe pelanggaran yang ketiga, perlu dibuktikan adanya pelaku usaha lain. Di Uni Eropa, unsur ini terpenuhi karena SAS adalah pelaku usaha yang berdomisili di Norwegia, salah satu negara anggota Uni Eropa. Tetapi, apakah di Indonesia sudah ada perusahaan pengembang web browser? Kalau belum ada, maka perlu dicari tahu ada tidaknya di Indonesia pihak yang menjadi pemegang lisensi dari produsen web browser seperti Opera, Safari, Mozilla, atau Netscape. Para pemegang lisensi tersebut dapat terkualifikasi sebagai pelaku usaha menurut UU Persaingan Usaha.

Penutup

Artikel ini hendak menyampaikan satu pesan bahwa hendaknya pemegang hak cipta senantiasa menjaga kondisi persaingan usaha secara sehat, tidak merugikan konsumen, dan memperbesar akses pada masyarakat untuk memperoleh, meningkatkan, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, karena negara dan hukum telah memberikan hak istimewa yang sangat besar pada pemegang hak cipta.

Oleh karena itu, bersama ini saya menyambut baik Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pasal 50b yang semakin mengukuhkan bahwa pengecualian HKI dari UU Persaingan Usaha adalah pengecualian yang bersifat Relatif.

—–

*) Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu Penulis juga konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta menjabat Direktur Research Institute for Law and Technology, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: