blog untuk menyelami dalamnya dunia

MENELANJANGI BIROKRASI


Negara Indonesia adalah negara yang besar baik dilihat dari segi wilayah maupun kedudukannya. Tetapi apakah sudah tepat negara ini di sebut negara yang besar jika secara realita kebanyakan badan pelayanan masyarakat di negeri ini belum bisa bekerja secara optimum memberikan pelayanan bagi masyrakat secara luas.
Bicara tentang pelayanan pemerintah untuk masyarakat tentunya tudak lepas dari kata “Birokrasi”.Hal tersebut telah mengakar dan mendarah daging dalam hampir di semua badan pelayanan masyarakat di negeri ini. Pertanyaannya apakah dengan birokrasi ini akan mempermudah pelayanan ataukah sebalikanya ?.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang birokrasi di Indonesia ada baiknya kita mengetahui pengertian dari birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau dan cracy yang diartiakan sebagai organiosasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida denagn lebih banyak orang yang berada di bawah dari pada tingkat yang ada diatas,dengan menggunakan prosedur yang ketat dan terkesan kurang fleksibel. Dalam KBBI birokrasi diartikan sebagai system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya)yang banyak terdapat liku-liku didalamnya.

Jika kita menilik kemasa silam birokrasi adalah ladang empuk para birokrat untuk meraup keuntungan sebesar- besarnya tidak memandang birokrat kelas atas ataupun birokrat kelas RT . Sebenranya birokrasi diciptakan untuk mempermudah suatu layanan, untuk mempermudah jalannya pelegalisasian dan lain – lain . Namun seiring dengan berjalannya waktu birokrasi seakan berubah fungsi malah menjadi hal yang selalu mempersulit sesuatu dailihat dari segi pengurusannya, persetuuannya dan hal –hal lainya.

Seiring berjalannya waktu malah ada orang yang memanfaatkan birokrasi untuk mengambil keuntungan pribadi. Contoh kecil misalnya saya mengurus KTP paling cepat 4 hari , lain halnya dengan jika memberikan sejumlah uang kepada pihak “tertentu” maka prosesnya pun akan lebih cepat. Hal inilah yang disebut debirokratisme yang berarti sebuah penyimpangan yang dilakukan untuk mempercepat sebuah proses birokrasi dengan memberikan sesuatu pada pihak yang bersangkutan.

Sampai saat ini mungkin praktek diatas masih dilakukan, pada hal jika kkita lihat realitanya untuk pembuatan KTP hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit, kita dapat melihat contoh di Sragen, kita seharusnya dapat mencontoh reformasi birokrasi yang ada disana untuk menghilangkan image bahwa birokrasi itu lamban dan rumit dan terkenal dengan praktek penyalahgunaan wewenang dalam jabatan tersebut .
Inti birokrasi sebenarnya adalah pelayanan yang dibrikan oleh pemerintah pada masyarakat , baik buruknya pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dapat dilihat dari proses birokrasinya sendiri. Sebenarnya siapa yang dirugikan dengan lambannya birokrasi? Rakyatkah atau malah pemerintah? Lalu siapa yang diuntungkan ? ini menjadi pertanyaan yang besar.

Presiden Susilo Bambang Hudoyono pada Sidang Paripurna DPD Rabu (19/8).
……Bila brirokrasi tidak berjalan dengan baik ,efisien dan efektif berarti dengan sendirinya fungsi Negara kurang maksimal. Sejatinya,Penatalayanan kebutuhan rakyat melalui birokrasi yang elegan, ,mestinya berjalan mulus. Akan rugilah Negara, bila birokrasi tidak berfungsi dengan tepat, cepat dan bijaksana. SEbagaim contoh bila ada investor untuk memperoleh perizinan di Indonesia mengalami banyak hambatan, maka investor akan sulit masuk padahal, hal ini merupakan stimulus bagi perekonomian Indonesia.

Jika kita melihat pada kenyataannya semakin sulit dan lambatnya birokrasi maka jasa layanan cepat pun akan semakin tumbuh subur atau dengan kata lain jasa percaloan, dengan jasa ini maka praktek penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi ( debirokratisme) akan berperan, kebanyakan yang berperan malah penatalayanan itu sendiri, bisa dikatakan sungguh ironis, seseorang yang seharusnya memberikan pelayanan dengan professional malah menjadi hambatan dan malah meraup keuntungan dari hal itu.
Praktek korupsi di negeri ini pun tidak berhubungan jauh dengan adanya proses birokrasi. Sebagai contoh proyek pengadaan barang atau perlengakapan bagi suatu instansi pemerintahan sering kali disalah gunakan untuk memperebutkan tender dan disinilah mulainya proses suap menyuap. Kejadian serperti ini sudah lazim kita dengar diberita, Sebagai contoh kasus pengadaan Helicopter di NAD.

Melihat keadaan diatas masih perlukah birokrasi di Negara ini atau ada alternative jejaring birokrasi yang lain ? Atau haruskah kita mengadakan reformasi birokrasi ? sejauh apa dan siapa yang mengawasi? ini masih menjadi tanda tanya yang besar untuk kita. Kita sebagai aparat pemerintahan seharusnya sadar akan hal tersebut mulai berubah dari diri kita “Kalau ada cara yang mudah untuk apa dipersulit”, tentunya harus berjalan dengan bersih.Mari kita berikan pelayanan terbaik yang cepat, tepat, efisien dan bersih pada masyarakat.

%d bloggers like this: